YLKI Minta Pemerintah Tak Cabut Kewajiban DMO Batu Bara ke PLN

Ilustrasi: tambang batu bara

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi rencana penghapusan batu bara Domestic Market Obligation (DMO) kepada PT PLN. Rencana tersebut diapungkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beberapa tahun lalu. Penghapusan ketentuan DMO yang membuat batu bara didistribusikan ke PLN dengan harga internasional. Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyatakan, rencana tersebut menunjukkan suatu kemunduran jika sepenuhnya benar-benar diterapkan. “Selama ini, harga DMO batu bara ditetapkan pemerintah sebesar 70 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton. Bukan berdasar harga internasional. Jika Anda ingin lebih banyak lagi, maka Anda tidak perlu khawatir.” ,

Asosiasi Minta Pemerintah Tak Buru-buru Tentukan Harga Khusus DMO Batubara Tulus juga turut mengkodifikasi formulasi baru distribusi batu bara untuk PLN. Dalam formulasi yang baru ini, pemerintah akan meminta industri untuk jumlah dana tertentu, sehingga dapat dilakukan pada industri sawit. Dana iuran tersebut nantinya akan dikelola oleh sebuah lembaga (BLU) di bawah Kemenkeu. “Formulasi yang tidak elegan, bahkan merendahkan martabat PT PLN sebagai BUMN dengan aset besar di negeri ini. Bagaimana tidak merendahkan martabat PT PLN jika eksistensi dan arus kas PT PLN harus diperhitungkan dari dana iuran atau saweran industri batubara,” sebut dia. Oleh sendiri, Tulusurunkan agar Menko Maritim membatalkan wacana tersebut demi kepentingan masyarakat luas yang menjadi konsumen listrik di Indonesia. Jangan sampai membuat formulasi ini pada akhirnya memberatkan (membuat perdarahan) finansial PT PLN dan kemudian membebani PT PLN kepada konsumen listrik, “bebernya. Kekerasan Tulus tidak hanya sampai di situ. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa wacana kesalahan harga DMO batu bara bisa menjadi awal mula kenaikan tarif. “Wacana tersebut pada akhirnya akan menjadi skenario untuk memperbaiki harga listrik pada konsumen. Oleh karena itu, wacana Menko Maritim untuk mencabut DMO Batubara harus ditolak! “Tegas Tulus. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa wacana gangguan harga DMO batu bara bisa menjadi awal mula kenaikan tarif dasar listrik. “Wacana tersebut pada akhirnya akan menjadi skenario yang tepat untuk menaikkan tarif listrik pada konsumen. Oleh karena itu, wacana Menko Maritim untuk mencabut DMO Batubara harus ditolak!” Teguh Tulus. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa wacana gangguan harga DMO batu bara bisa menjadi awal mula kenaikan tarif dasar listrik. “Wacana tersebut pada akhirnya akan menjadi skenario yang tepat untuk menaikkan tarif listrik pada konsumen. Oleh karena itu, wacana Menko Maritim untuk mencabut DMO Batubara harus ditolak!” Teguh Tulus.

Dahulu diberitakan, pemerintah akan menghapuskan kewajiban DMO 25 persen produksi batu bara untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN. “Rencana itu akan dimasukkan ke dalam rapat terbatas hari Selasa besok. Intinya kita akan cabut DMO,” ujar Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Sebagai gantinya, pemerintah akan mensubsidi batu bara untuk pembangkit listrik yang dioperasikan PLN. “Akan ada dana cadangan energi untuk mensubsidi PLN,” ujar Luhut. Anak perusahaan bukan berasal dari APBN, ada yang berasal dari lembaga Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP).

Slimming Candy (Permen Pelangsing) http://idx8.xyz/r/1180/63739/

Masker Wajah (Skinlight Spirulina)   http://idx7.xyz/r/1198/63739/    

Cara mudah untuk membuat situs web sendiri: https://client.dewaweb.com/aff.php?aff=2
Kartu chip ajaib penghemat pulsa   http://idt8.com/r/1253/63739

http://idt8.com/r/1447/63739/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares