Tak Liburkan Karyawan pada Pilkada 27 Juni, Perusahaan Bakal Kena Sanksi

Uncategorized

Perusahaan yang tidak meliburkan karyawannya pada  hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (jabar) pada 27 Juni 2018 mendatang bakal diberi sanksi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Ahmad Suroto melalui sambungan telepon, Senin (25/6/2018). “Sanksinya, perusahaan yang mempekerjakan pekerja pada hari pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni (2018), wajib membayar uang lembur dengan perhitungan dua kali satu per seratus tujuhpuluh lima, kemudian dikali besarnya upah atau gaji, di satu jam pertama,” ujar Suroto.

Suroto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada perusahaan di wilayahnya melalui surat Nomor 568/4736/HIPK tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah pada 22 Juni 2018. Baca juga: Ganjar Pranowo Kembali Aktif Jadi Gubernur Jawa Tengah “Pemberitahuan itu kami kirimkan agar perusahaan meliburkan karyawannya untuk bisa menyalurkan hak pilih,” katanya. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar pada 27 Juni 2018 sudah berdasarkan regulasi.

Yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8  Tahun 2018 Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi “pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.”

“Kami berharap pihak perusahaan bisa memaklumi ketetapan pemerintah tersebut. Terlebih, pemungutan suara tersebut  dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, yang juga akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden,” tambahnya. Di Karawang sendiri, sekitar 1.500 perusahaan berdiri yang tersebar di beberapa kawasan industri dan beberapa di antaranya di zona, di mana ratusan ribu  warga yang mempunyai hak pilih bekerja di perusahaan tersebut. Baca juga: Jelang Pencoblosan, Ridwan Kamil Diserang Kampanye Hitam Video Pilihan Kesiapan Pilkada Serentak 2018 01:08KPU Karo Dan Dukcapil Rekam Data Warga Untuk E-KTP15:21Kesiapan Pilkada Serentak 201802:21Indo Barometer: Edy-Musa Dan Djarot-Sihar Bersaing Ketat01:10Bandara Kertajati Diprediksi Beroperasi Juni 201800:47Polri-TNI Gelar Apel Terkait Pengamanan Hari Raya Idul Fitri00:51KPU Gelar Debat Perdana Calon Wali Kota Madiun02:11Kemenag Cabut 4 Izin Penyelenggara Perjalanan Umrah01:00PPATK Siap Telusuri Uang E-KTP Ke Puan Dan Pramono01:36Kemenag Terbitkan Aturan Baru Untuk Bisnis Perjalanan Umrah02:11Rabu Dini Hari, Alexis Masih Beroperasi01:14Ramai Ditolak, Arief Hidayat Akhirnya Dilantik Presiden.

Slimming Candy (Permen Pelangsing) http://idx8.xyz/r/1180/63739/

Masker Wajah (Skinlight Spirulina)   http://idx7.xyz/r/1198/63739/    

Cara mudah untuk membuat situs web sendiri: https://client.dewaweb.com/aff.php?aff=2
Kartu chip ajaib penghemat pulsa   http://idt8.com/r/1253/63739

http://idt8.com/r/1447/63739/

Leave a Reply