International Finance Coorporation (IFC) menyatakan bahwa Indonesia adalah pasar baru untuk investasi ogligasi hijau. Direktur Eksekutif IFC Philippe Houérou mengatakan guna menggantikan pengembangan pasar obligasi hijau, saat ini IFC telah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam dua tahun sejak. Menurut Bank Dunia peluang potensial di Indonesia untuk penemuan adalah sekitar 274 miliar dolar AS pada tahun 2030. “Indonesia adalah pasar baru untuk obligasi hijau di ASEAN,” ujar Philippe, Rabu (1/8/2018). Terkait dengan obligasi hijau ini, IFC menggelontorkan dana kepada PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBS NISP) untuk obligasi hijau atau obligasi hijau sebesar 150 juta dolar AS. Dana 150 juta dolar AS ini adalah awal dari langkah-langkah selanjutya, terutama untuk memancing investasi untuk penerbitan hijau di Indonesia. “Peluang besar untuk Indonesia, angka untuk memancing. Kita mulai menciptakan tren baru. Indonesia adalah peluang yang besar di ASEAN untuk pertumbuhan obligasi hijau. Angka 150 juta dolar AS adalah sesuatu yang lebih besar, “Philippe menambahkan. Tentang potensi pasar di Indonesia sendiri, Philippe mengatakan cukup menarik. Hal ini karena belum ada sebelumnya. Philippe menambahkan. Tentang potensi pasar di Indonesia sendiri, Philippe mengatakan cukup menarik. Hal ini karena belum ada sebelumnya. Philippe menambahkan. Tentang potensi pasar di Indonesia sendiri, Philippe mengatakan cukup menarik. Hal ini karena belum ada sebelumnya.
Related Posts
-
Aturan Belanja Konsumen yang Berlaku Mulai 1 Juli 2020
Berbelanja menjadi kegiatan rutin masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya mendatangi toko secara langsung, berbelanja kini juga bisa dilakukan secara online. Apalagi pada era pandemi seperti saat ini berbelanja online menjadi pilihan masyarakat. Berbicara tentang berbelanja, ternyata ada beberapa aturan baru yang mulai diterapkan pada awal Juli nanti. Aturan terkait pajak hingga sistem pembayaran atau transaksi. Aturan …
-
Hasil Survei Pandemi Bikin Konsumen Indonesia Lebih Pilih Bayar Nontuna
Perusahaan pembayaran digital, menemukan beberapa temuan yang menunjukkan pergeseran kebiasaan dan perilaku berbelanja masyarakat Indonesia seiring era ‘new normal’. Menurut survei tersebut, 6 dari 10 responden Indonesia (62 persen) mulai membentuk kebiasaan nontunai, dengan lebih memilih untuk membayar dengan menggunakan kartu atau aplikasi mobile dibandingkan dengan uang tunai. Selain itu, proporsi yang sama mengatakan konsumen berniat untuk tetap menggunakan pembayaran …
-
Tolak Omnibus Law Buruh Kepung Gedung DPR
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hari ini kembali mendatangi DPR RI untuk menyampaikan penolakannya terhadap omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin (20/1/2020). Tidak hanya di Jakarta, gerakan penolakan, serentak juga dilakukan di berbagai provinsi lain di Indonesia. Misalnya Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, …
-
Tabrak Kapal Nelayan Indonesia China Langgar Hukum Internasional
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyatakan, Pemerintah Indonesia dapat menuntut China jika sampai Coast Guard milik Tiongkok menabrak kapal nelayan di perairan Natuna. Kabar mengenai ancaman penabrakan itu menguat pasca beberapa kapal nelayan asal China yang dikawal Coast Guard memasuki perairan Natuna di Kepulauan Riau untuk menangkap ikan. Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan …
-
DKI Jakarta Jadi Daerah Penyerap Anggaran Terendah Bagaimana yang Lain
Serapan anggaran belanja pemerintah menjadi isu yang tidak kalah penting dalam pembangunan daerah. Hal ini karena pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari serapan anggarannya yang tepat sasaran atau tidak. Meski demikian, hingga November 2019, masih ada beberapa daerah yang serapan anggarannya masih sangat rendah, bisa diartikan pembangunan suatu daerah tersebut rendah. Mengutip data Tim Evaluasi dan Pengawasan …