https://client.dewaweb.com/aff.php?aff=25151
Pemerintah Bangladesh membantah klaim pemerintah Myanmar yang telah memulangkan keluarga pengungsi Rohingya pertama dari Bangladesh.
Sebelumnya, pemerintah Myanmar mengungkapkan bahwa sebanyak lima anggota dari sebuah keluarga telah tiba di “kamp repatriasi” pada Sabtu (14/04).
Disebutkan mereka telah diberikan pasokan kebutuhan rumah tangga dan semacam kartu tanda penduduk (KTP).
Sedikitnya 700.000 warga Rohingya meninggalkan kediaman mereka di Negara Bagian Rakhine dan sekitarnya untuk menghindari aksi militer.
Sejak Agustus 2017 lalu mereka menetap di wilayah Bangladesh, dekat perbatasan Myanmar.
Namun demikian, menurut pemerintah Bangladesh, keluarga Rohingya itu tidak pernah tinggal di perbatasan antara kedua negara, dan bahkan sebelumnya tidak pernah meninggalkan Myanmar.
https://client.dewaweb.com/aff.php?aff=25151
“Artinya, apa yang terjadi pada keluarga Myanmar itu tidak bisa disebut sebagai pemulangan,” kata anggota Komisi Pengungsi Bangladesh, Abul Kalam, kepada kantor berita Associated Press.
Demi menguatkan klaim itu, pemerintah Myanmar pada Sabtu lalu merilis foto-foto yang disebut sebagai keluarga “Muslim” sedang menerima kartu verifikasi nasional.
Berbeda dengan KTP, kartu itu hanya mencatat seseorang sebagai penduduk suatu daerah, tapi tidak mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar.
Pemerintah Myanmar menyebut mereka keluarga “Muslim”, namun sama sekali tidak ada kata “Rohingya”.
Asif Munier, pengamat masalah pengungsi yang bekerja untuk badan PBB yang menangani krisis Rohingya, menganggap tindakan pemerintah Myanmar itu lebih sebagai publisitas, sehingga dia “menyayangkannya”.
https://client.dewaweb.com/aff.php?aff=25151
“Pemerintah Bangladesh dan dunia internasional harus menanyakan hal ini kepada pemerintah Myanmar untuk menjelaskan maksud tindakan ini,” kata Asif kepada AP.
Rohingya, yang kebanyakan beragama Islam, merupakan kelompok etnik minoritas di Myanmar.
Mereka tidak pernah diakui oleh negara itu, yang membuat mereka tidak pernah memiliki status warga negara karena dianggap sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh.
Ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dan wilayah perbatasan kedua negara, setelah peristiwa yang digambarkan sebagai pembunuhan yang tidak pandang bulu, pemerkosaan, serta pembakaran desa-desa oleh militer Myanmar.
PBB telah menuduh pemerintah Myanmar melakukan pembersihan etnik, sebuah tuduhan yang sejak awal dibantah oleh pemerintah Myanmar.
